fungsi bupati. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. fungsi bupati

menyusun, penyiapan dan pelaksanaan keprotokolan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati; c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai. 2| Staf Ahli Bupati “Sebuah Fungsi yang Terabaikan” oleh: Suhatman, S. fungsi bangunan gedung dan waktu pelaksanaan pemeriksaan kelaikan. memberikan masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut masalah-masalah strategis dan pendekatan atau kebijakan baru untuk Sedangkan menurut Undang-Undang No. BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESAWARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI. T. Kelompok Jabatan Fungsional 7. Melansir dari laman Linovhr. PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DAN. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten. bupati katingan provinsi kalimantan tengah. Daerah adalah Daerah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Simak fungsi, muatan isi, dan asas pembentukannya, serta aspek penting pembentukannya berikut. E. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rppang; Mengingat : 1. pdf. Indonesia, Kabupaten Kebumen. menjalin menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara Bupati dan Wakil Bupati ; b. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat. Kerajaan Majapahit tercatat dalam sejarah memiliki struktur pemerintahan dan pembagian wilayah dengan masing-masing pemimpinnya. bahwa dengan ditetapkannya peraturan daerah kabupatenPERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MOJOKERTO. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di SulawesiMenetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA. rekomendasi kepada Bupati terhadap isu-isu strategis mengenai hukum dan politik. . bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan. q. ,_ tarun 2020 tentang tata cara penerbitan atau ·perpanjangan sertifikat laik . Kajian Pantai Puger Sebagai Daya Ungkit Perekonomian Jember. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesawaran;. 2. [1] [2] [3] Orang-orang liberal mendukung beragam pandangan tergantung kepada pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ini, tetapi umumnya mereka mendukung hak-hak individu (termasuk hak. Daerah adalah Kabupaten Bangka. Pengertian BPD – Ketentuan, Fungsi, Hak, Pimpinan, Pengaturan, Hubungan, Kode Etik, Pembagian, Larangan. 2. Bupati adalah Bupati Bogor. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Adapun Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas: Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian yaitu:Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan. Di dalamnya, terdapat Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala daerah dan DPRD yang. bupati sukoharjo provinsi jawa tengah peraturan bupati sukoharjo nomor 75 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan daerah kabupaten sukoharjo dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukoharjo, menimbang : a. Membina administrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana telah ditetapkan dengan Peratran Bupati Nomor 137 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perlu dilakukan. memberi masukan kepada Bupati dan Wakil Bupati tentang penyampaian. Sekretaris Daerah. PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA STAF AHLI. T. peraturan bupati: 35: 2014: rincian tugas, fungsi dan tata kerja inspektorat kab. 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri No. Adipati berbeda dengan bupati terutama dilihat dari kepentingan wilayah, luas wilayah, dan alasan strategi politik. c. Tugas ini melekat pada jabatan bupati berdasarkan Permendagri No. 2. Bagian Ketiga TUGAS DAN FUNGSI Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 4 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah. Bupati adalah kepala daerah yang memimpin sebuah wilayah kabupaten dan cakupan wilayah kekuasaan bupati biasanya lebih luas, karena sering ada daerah terpencil yang masuk dalam wilayah kabupaten. E. Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati; c. Paragraf 1 Kepala Pasal 6 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Fungsi APIP yang berjalan dengan baik dapat mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan. Dikonfirmasi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan, sesuai aturan atau SK yang telah beredar, jabatannya. Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. bombana : 29 september 2014: aktif: download: peraturan bupati: 38: 2014: tata cara pemeriksaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan: 1 oktober 2014 : aktif: download: peraturan bupati: 39: 2014peraturan bupati tegal nomor 33 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan. Klik Disini: 23: Badan Keuangan DaerahInspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. berada di bawah dan bertanggung. Tupoksi. BLORA. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kotamadya. BAB V TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentralisasi di bidang pendidikan; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas mempunyai fungsi sebagai berikut: a. BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 153 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan. Majalengka No. Bupati adalah Bupati Bone. 24 tahun 2023:. Undang . Merupakan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Bagian Kelima Tugas dan Fungsi Kepala Pelaksana Pasal 8 (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasian kebijakan terkait bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik dan Rehabilitasi dan Rekontruksi sesuaiFungsi Camat dalam menjalankan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati seperti urusan otonomi daerah, yang meliputi pelaksanan dan pengoordinasian Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum, Pemberdayaan Masyarakat serta Kesejahteraan Sosial, fungsi camat dalam melaksanakan tugasnya. 22. Kini Islamuddin. 23 Halaman. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Ditetapkannya Perda dimaksudkan untuk memenuhi fungsi tertentu. Jenis / Bentuk Peraturan. Peraturan Bupati Si. Nota dinas sebagai penyampai informasi harus ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Daerah adalah Kabupaten Bogor. BUPATI MAMUJU, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tatajawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. bupati blora provinsi jawa tengah peraturan bupati blora nomor 69 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten blora dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati blora, menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturanPeraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Berisi Tentang: 1. U Badan / Pengarang. Hal ini mengandung arti bahwa sebagai Perangkat Daerah Kecamatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penyusunan laporan hasil pengawasan. Peraturan Daerah: Pengertian, Fungsi hingga Tujuannya - ilustrasi (Foto: detikcom/Ilustrator Andhika Akbarayansyah) Jakarta -. Masyarakat boleh memberikan masukan baik lisan atau tulisan untuk membahas rancangan Perda. Dengan kewenangan yang demikian besar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ), diharapkan proses demokrasi di daerah akan berjalan lebih baik. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 2. Tipe Dokumen. bupati banyumas provinsi jawa tengah peraturan bupati banyumas nomor 83 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten banyumas dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 6 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala. bupati karo provinsi sumatera utara peraturan bupati karo nomor 21 tahun 2022 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sekretariat daerah kabupaten karo dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karo, menimbang : a. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA B ADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK . Dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia, Bupati adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten, yang merupakan warisan dari jaman pemerintahan Hindia Belanda. Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH. Pengawasan: fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan bupati,. Anggota DPRD dituntut. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan, mempunyai tugas : a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: T. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 31. Peraturan Bupati. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan e. tirto. Daerah adalah Kabupaten Kudus. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaanPenjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Fungsi seorang camat tidak dijelaskan secara langsung. ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - STRUKTUR ORGANISASI. Glosarium. 5 2. Urut Nomor Peraturan Tahun Peraturan Tentang Peraturan Download Peraturan Status Peraturan; 1: 1: 2023: Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobod. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Perbup Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: 31-12-2021: Peraturan Bupati: 39. T. Paragraf 2 Sekretariat Pasal 7FUNGSI. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik da Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. melaksanakan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. peraturan bupati tulungagung nomor 31 tahun 2022 tentang. PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 250 TAHUN 2021021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA, Menimbang : a. 5470 kB. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64. 2. 29. PerbupKaro041_2022. bupati bangka provinsi kepulauan bangka belitung salinan peraturan bupati bangka nomor 49 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat tipe a kabupaten bangka dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka, menimbang : a. Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (1) Sub. Tipe Dokumen. 4 Manfaat Adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah: a. Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil gubernur untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. malungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Badan-Badan, Inspektorat Kabupaten dan AdministratorBupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden dalam sebuah sidang DPRD Kabupaten atau Kota. h. Bupati untuk yang menjadi kewenangan Daerah. PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 91 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Staf Ahli. 3. Jenis. FUNGSI perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan. Peraturan Bupati Nomor 1. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam pemanfaatan fungsi staf ahli bupati bidang pemerintahan, hukum dan politik. e. 2. BERLAKU. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 23. Fungsi serta Tata Keija Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara perlu ditinjau kembali; b. Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER. 1 Lihat Foto Ilustrasi (KOMPAS) JAKARTA, KOMPAS. Bupati adalah Bupati Bone. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan. Asisten Pemerintahan, membawahkan: 1. Pasal 66 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Bupati: 2. d1. pdf. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 4. Peraturan Perundang-undangan. Tugas dan fungsi staf ahli Gubernur, Bupati/Wali kota ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Wali kota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka ketentuan yang mengatur mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan perluPeraturan Bupati. dihapus. Judul. 2. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas : Menyusun rencana dan program kerja Dinas; Merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;Peraturan daerah memiliki berbagai fungsi, sebagai berikut: Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sesuai Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. melaksanakan keprotokolan penyambutan tamu Pemerintah Daerah; b. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan; dan d. Diterangkan Kemenkumham, setidaknya ada empat fungsi Perda: Fungsi camat tidak dijelaskan secara langsung dalam PP No. No. Tahun. Fungsi Pemerintahan Daerah Di Indonesia, pemerintah daerah dibagi menjadi tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.